Penemuan buku pengayaan di perpustakaan sekolah dasar dengan muatan
konten tak sesuai umur harus ditindaklanjuti serius. Selain seluruh buku
itu harus ditarik dari perpustakaan sekolah, harus dibentuk tim khusus
untuk menyaring buku yang bakal menjadi koleksi sekolah.
”Pasti harus diusut pihak yang membuat buku seperti itu ada di perpustakaan,” ungkap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Bandung,
Jumat lalu ditemukan muatan tidak pantas pada buku pengayaan di beberapa SD di Bandung. Beberapa bagian isi buku seharusnya baru layak dibaca orang berusia 18 tahun ke atas, karena memuat tulisan vulgar mengenai kekerasan dan perilaku seks bebas, serta kata umpatan.
Sejumlah guru menduga buku itu diberikan melalui dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Jabar. Tetapi, hal itu dibantah Heryawan. Pemerintah Provinsi Jabar tak memberikan bantuan buku melalui DAK. Yang melakukan pemerintah kota/kabupaten.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyudin Zarkasiy mengatakan, kewajiban menyaring buku yang akan diberikan pemerintah pusat ada pada Pusat Perbukuan dan Kurikulum. Sekolah yang menerima juga harus menyaring buku agar tidak ada kejadian serupa terulang lagi.
Diakui Wahyudin, pada 2009 dan 2010, Pemprov Jabar pernah mengucurkan bantuan buku paket pelajaran sebanyak 28 juta eksemplar. Bantuan dalam bentuk novel untuk pengayaan itu hasil karya tulis Rancage.
Pemprov Jabar meluncurkan bantuan pembangunan ruang kelas baru sebanyak 4.268 unit untuk sekolah swasta di Jabar. Bantuan itu, lanjut Heryawan, akan dikelola mandiri atau dibangun tanpa tender dahulu. (eld)
”Pasti harus diusut pihak yang membuat buku seperti itu ada di perpustakaan,” ungkap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Bandung,
Jumat lalu ditemukan muatan tidak pantas pada buku pengayaan di beberapa SD di Bandung. Beberapa bagian isi buku seharusnya baru layak dibaca orang berusia 18 tahun ke atas, karena memuat tulisan vulgar mengenai kekerasan dan perilaku seks bebas, serta kata umpatan.
Sejumlah guru menduga buku itu diberikan melalui dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Jabar. Tetapi, hal itu dibantah Heryawan. Pemerintah Provinsi Jabar tak memberikan bantuan buku melalui DAK. Yang melakukan pemerintah kota/kabupaten.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyudin Zarkasiy mengatakan, kewajiban menyaring buku yang akan diberikan pemerintah pusat ada pada Pusat Perbukuan dan Kurikulum. Sekolah yang menerima juga harus menyaring buku agar tidak ada kejadian serupa terulang lagi.
Diakui Wahyudin, pada 2009 dan 2010, Pemprov Jabar pernah mengucurkan bantuan buku paket pelajaran sebanyak 28 juta eksemplar. Bantuan dalam bentuk novel untuk pengayaan itu hasil karya tulis Rancage.
Pemprov Jabar meluncurkan bantuan pembangunan ruang kelas baru sebanyak 4.268 unit untuk sekolah swasta di Jabar. Bantuan itu, lanjut Heryawan, akan dikelola mandiri atau dibangun tanpa tender dahulu. (eld)
0 comments:
Post a Comment
Please comment and your comments are very useful for the development of this blog. Do not forget to comment ethics, and do not waste time trying to spam. Thank You!