Kawal Aksi 212, Polda Metro Bakal Kerahkan 10 Ribu Personel

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya siap mengawal aksi 212 yang rencananya digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 21 Februari 2017. Demonstrasi itu dikabarkan akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath.

Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan Polda akan mengerahkan 10 ribu personel untuk mengamankan aksi tersebut. "Petugas kepolisian siap mengawal aksi," ujarnya, Minggu, 19 Februari 2017.

Argo menuturkan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait dengan rencana demo tersebut dari koordinator aksi pada Sabtu, 18 Februari 2017.

Menurut pemberitahuan, massa akan beraksi setelah menunaikan salat subuh. Sekitar pukul 07.00, mereka akan bergerak menuju gedung DPR/MPR. Massa menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai terdakwa penistaan agama, dicopot dari jabatannya.

Terkait isu itu, Argo mengimbau massa menjaga keamanan dan ketertiban selama menyampaikan pendapat di muka umum. Massa juga diminta menggelar aksi hingga pukul 18.00 seusai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Dalam kegiatan aksi 212 ini, Front Pembela Islam dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyatakan tidak ikut. "GNPF tidak terlibat dan tidak ikut aksi, khususnya GNPF tidak akan ikut aksi 212. Habib Rizieq selaku pembina dan UBN (Ustad Bachtiar) sebagai ketua, termasuk Pak Munarman, tidak ikut turun," ujar kuasa hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera, saat ditemui di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad malam, 19 Februari 2017.

Kapitra mengatakan alasan utama FPI dan GNPF tak ikut dalam aksi karena aksi itu tidak mereka ikut rencanakan. Ia mengatakan aksi itu adalah bagian dari domain umat.

"Ini kan umat membela ulamanya. Kami tak punya inisiatif ke situ. Biarkan umat berpikir sendiri atas ulamanya. Kita hanya menjaga agar mereka tidak distraktif," kata Kapitra.

Ia juga berpesan agar dalam aksi ini tidak ada atribut apa pun yang terkait dengan FPI dan GNPF-MUI. Meski begitu, Kapitra mengatakan FPI dan GNPF-MUI akan tetap memantau jalannya aksi ini.

ANTARA | EGI ADYATAMA

Bila Freeport Tak Beroperasi, Tokoh Timika Khawatirkan Ini

TEMPO.CO, Timika - Tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Mimika, Papua, Athansius Allo Rafra mengingatkan pemerintah mempertimbangkan dampak sosial jika persoalan PT Freeport Indonesia tidak secepatnya diselesaikan. Ditemui di Timika, Minggu, 19 Februari 2017, Allo Rafra mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat Mimika akan menjadi korban langsung jika Freeport tidak beroperasi.

"Saya tidak melihat kepentingan lain, tapi saya melihat kondisi masyarakat Mimika nanti seperti apa jika masalah di Freeport ini berlarut-larut tanpa penyelesaian. Pengaruh Freeport terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Mimika sangat besar. Itu tidak bisa dipungkiri," ujar Allo Rafra.

Allo Rafra berharap pemerintah mengedepankan sikap bijaksana dalam menangani masalah PT Freeport terutama terkait dengan perubahan status perusahaan tambang itu dari rezim Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Tolong pemerintah memikirkan solusi terbaik dalam menangani masalah yang terjadi di PT Freeport. Keputusan apapun yang dikeluarkan harus mempertimbangkan nasib puluhan ribu pekerja beserta keluarga mereka, juga masyarakat asli di Mimika yang menggantungkan hidup dari PT Freeport," kata Allo Rafra.

Korupsi Hambalang, Siapa Saja Penerima Dana Haram Hambalang ?

TEMPO.CO, Jakarta - Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang ditahan KPK pada 6 Februari 2017, terkait dengan dugaan keterlibatannya pada kasus korupsi pembangunan Stadion Hambalang, membuka kembali serangkaian perjalanan korupsi proyek Pusat Pelatihan dan Pendidikan Olahraga di Hambalang ini.

Dalam dokumen yang salinannya diterima Tempo, miliaran rupiah dana Hambalang diduga mengalir ke sejumlah pejabat tinggi, pengusaha, dan anggota parlemen. Uang haram tersebut ada yang disalurkan melalui subkontraktor, ada pula yang dikirim langsung oleh konsorsium PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk.

Baca juga: Korupsi Hambalang, Empat Saksi Telah Meninggal

Tempo.co pernah memuat tulisan mengenai daftar para penerima dana haram Hambalang tersebut, yang ditayangkan pada Kamis, 7 November 2013. Berikut ini siapa saja yang diduga kecipratan 'duit panas' itu.

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga
Pada 2010-2011, mencairkan uang pembayaran kepada Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya senilai Rp 471 miliar.

2. KSO Adhi-Wika
- Sebelum KSO terbentuk, dari 2009 hingga 2010, Adhi dan Wika telah mengalirkan ongkos komitmen Rp 19,32 miliar ke banyak orang.
- Setelah KSO terbentuk dikeluarkan lagi Rp 15,22 miliar. Sehingga total dana yang mengalir ke pihak tertentu paling sedikit Rp 34,54 miliar.

A. Subkontraktor
1. PT Global Daya Manunggal
Mendapat kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur asrama junior dan gedung serba guna senilai Rp 142,4 miliar. Perusahaan ini telah menerima pembayaran Rp 60,2 miliar. Dari Global dana mengalir kepada:
- Mantan Menteri Olahraga Andi Alifian Mallarangeng (Rp 4 miliar dan US$ 550 ribu).
- Adik Menpora, Andi Zulkarnain Mallarangeng (Rp 4 miliar).
- Mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Olahraga Deddy Kusdinar (Rp 250 juta).

2. PT Dutasari Citralaras
Mendapat kontrak pekerjaan mekanikal elektrikal dan penyambungan listrik PLN senilai Rp 328 miliar. Perusahaan ini telah mendapat pembayaran Rp 170,3 miliar. Tidak disebutkan aliran dana dari perusahaan milik istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila, ini.

B. Kiriman langsung
1. Perusahaan
- Commitment fee PT Dutasari (Rp 28 miliar).
- Ganti rugi terhadap Grup Permai, perusahaan milik M. Nazaruddin (Rp 10 miliar).

2. Pribadi
- Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Rp 2,2 miliar).
- Direktur Utama Dutasari Mahfud Suroso (Rp 28,8 miliar)
- Mantan Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat Mahyudin (Rp 500 juta).
- Anggota Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey (Rp 2,5 miliar).
- Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto (Rp 3 miliar).
- Mantan Sekretaris Kementerian Olahraga Wafid Muharam (Rp 6,5 miliar).
- Deddy Kusdinar (Rp 1 miliar).
- Mantan Direktur Operasi Adhi Karya, Teuku Bagus M. Noor (Rp 4,5 miliar).
- Beberapa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 135 juta).

SUMBER: AUDIT BPK, DOKUMEN PEMERIKSAAN | EFRI RITONGA

Pemuda Muhammadiyah Dorong Fatwa Haram Buzzer Politik

JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai kebisingan politik saat ini juga dipicu oleh maraknya buzzer politik di media sosial (medsos) yang kerap menyebarkan informasi bohong (hoax) dan fitnah.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak akan mendorong adanya fatwa yang melarang buzzer.

Dahnil mengatakan, hal tersebut akan dibahas dalam Tanwir Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ‎di Ambon pada 24 Februari 2017 yang rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

‎"Kami akan mendorong (PP) Muhammadiyah itu untuk mengeluarkan fatwa haram buzzer politik," ujar Dahnil usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Dahnil menyebut, keberadaan berita hoax yang ramai di media sosial diyakini kecenderungannya datang dari buzzer-buzzer politik. Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya fatwa untuk mengurangi kecenderungan‎ tersebut.

‎"Atau saya sering sebutnya para produsen tuyul-tuyul medsos. Tuyul-tuyul medsos inilah yang membuat isu macam-macam, kemudian memenuhi kebisingan-kebisingan politik kita," ucapnya.

Sebagai organisasi kepemudaan Islam, Dahnil mengaku pihaknya akan menggunakan intrumen organisasinya untuk mendorong adanya fatwa haram buzzer politik.

Buzzer politik dianggapnya haram lantaran selama ini hanya menebar fitnah dan menciptakan instabilitas.

Dahnil mengakui telah membahas soal fatwa haram buzzer politik saat bertemu dengan Jokowi. "Beliau berterima kasih kedada pemuda Muhammadiyah bila kemudian fatwa itu dibuat oleh Muhammadiyah," tuturnya. 

Rakhmatulloh - Sindonews

Di Depan Jokowi, Pemuda Muhammadiyah Sebut Ahok Bikin Bising Politik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Pertemuan Jokowi dengan PP Pemuda Muhammadiyah membahas berbagai hal, termasuk konflik dan kebisingan politik belakangan ini.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai kebisingan politik yang terjadi belakangan ini dipicu perilaku Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus penistaan agama.

Dahnil mengakui telah mengungkapkan pendapatnya itu di hadapan Presiden. "Salah satu penyebab kebisingan politik itu adalah Pak Ahok, saya bilang Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Dahnil seusai bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Selain kasus dugaan penistaan agama, kata dia, pengaktifan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI juga menimbulkan kebisingan politik. Terlepas dari argumentasi hukum dan perdebatan di tengah masyarakat, Dahnil menyarankan Jokowi untuk menonaktifkan Ahok.‎

"Kami sampaikan begitu tadi kepada Pak jokowi. Jadi untuk mengurangi kebisingan politik yang tidak produktif tadi, saya meminta kepada Pak Jokowi segera mungkin menonaktifkan Pak Ahok," tuturnya.

Dahnil mengungkapkan, Jokowi mengatakan akan mengambil tindakan setelah ada pendapat hukum Mahkamah Agung (MA) dan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia mengatakan, Jokowi menegaskan pendapat dan putusan hukum kedua lembaga itu perlu untuk menyudahi perdebatan tentang jabatan Ahok. "Kalau ada fatwa MA yang menyatakan (Ahok) harus dicabut atau dinonaktifkan maka beliau (Jokowi) ikuti," katanya. ‎ 

Rakhmatulloh - Sindonews

Kondom Dibagikan di Dalam Buku di Komplek UGM

Kondom (ilustrasi)

Universiitas Gadjah Mada (UGM) menolak adanya aksi pekan kondom nasional dengan membagi-bagikan kondom gratis di beberapa titik di Indonesia termasuk Yogyakarta.

Pihak UGM juga menyesalkan adanya aksi bagi-bagi kondom gratis dalam rangkaian aksi itu di UGM, akhir pekan lalu.

Sekretaris Eksekutif UGM Gugup Kismono mengatakan, aksi yang dilakukan untuk pencegahan penularan HIV-AIDS tersebut tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kaidah pendidikan.  “Kami sangat menyesalkan pembagian kondom ini,” katanya, Selasa (3/11).

Berdasarkan informasi, kata dia, pada rangkaian Pekan Kondom Nasional 2013, di komplek UGM sempat dibagikan buku yang didalamnya berisi kondom kepada para pengguna jalan.

Karenanya kata dia, pihaknya berencana akan menulis surat protes kepada pihak penyelenggara aksi pembagian kondom gratis ini yang menurutnya tidak sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai pendidikan yang diterapkan oleh UGM.

Reporter   : Yulianingsih

Redaktur  : A.Syalaby Ichsan

'Bubarkan Pekan Kondom Nasional'

Seorang aktivis berunjuk rasa menolak sosialisasi kondom.

 Korps PMII Putri Jawa Timur meminta Pekan Kondom Nasional (PKN) yang salah satunya diisi dengan pembagian kondom secara gratis agar dibubarkan, karena menuai protes dari berbagai kalangan.

"Kami tidak setuju bagi-bagi kondom gratis itu diberikan kepada generasi muda. Program itu malah akan merusak moral generasi muda," kata Ketua Korps PMII Putri (Kopri) Jawa Timur Athik Hidayatul Ummah di Surabaya, Rabu.

Oleh karena itu, ia mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi segera membubarkan Pekan Kondom Nasional 2013, karena kegiatan itu bisa menjadi bentuk pembenaran terhadap muda-mudi untuk melakukan seks bebas.

Menurut dia, program PKN sangat tidak tepat sebagai edukasi reproduksi, apapun alasannya, termasuk alasan untuk mengurangi penularan HIV/AIDS di Indonesia, karena yang terjadi akan justru menjerumuskan generasi muda. "Seharusnya pencegahan melalui perubahan perilaku lebih ditekankan, bukan bagi-bagi kondom gratis, apalagi sasarannya kaum muda, sehingga penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS sebagai dampak ikutan dari seks bebas justru lebih penting," katanya.

Ia mengatakan banyak hal yang bisa memengaruhi meningkatnya seks bebas di Indonesia, di antaranya tayangan televisi yang mengumbar aurat dan video porno yang bebas diakses, terutama oleh kalangan muda. "Karena itu, semua pihak yang berwenang terhadap masalah itu hendaknya perlu melakukan tindakan untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, apalagi seks bebas itu mengakibatkan angka penularan HIV/AIDS meningkat. Ini berbahaya," katanya.

Terkait hal itu, psikolog muda tersebut mendesak DPR untuk memanggil Menkes guna melakukan klarifikasi soal program tersebut. "Menkes harus bertanggung jawab. DPR perlu segera memanggil Menkes," katanya.

PKN digagas oleh Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), serta salah satu produsen kondom.

Redaktur : Endah Hapsari

Sumber    : Antara

Ikan Koi 115 Centimeter Terbesar di Indonesia

Kontes ikan koi terbaik, Rinyukai Indonesia Super Koi Show 2012 memenangkan ikan koi sepanjang 115 centimeter, dengan bobot 20 kilo gram. Ikan jenis kawarimoni ini merupakan hasil impor dari Jepang.

Ikan milik Didi Wikara ini menjadi ikan terbesar dalam perlombaan kali ini. Humas Rinyukai Indonesia, Glennardo menjelaskan perlombaan koi terbesar di luar Jepang ini diikuti sekitar 1.500 kontestan yang berlangsung sejak 16 Juni 2012. Diharapkan acara ini bisa menjadi acara tahunan di Indonesia.

Menurut Glennardo, ikan koi di Indonesia sudah populer di masyarakat. Peminat ikan Koi juag tersebar di berbagai daerah.

"Indonesia merupakan pasar ikan koi terbesar setelah Jepang," ujarnya di Jakarta Convention Centre, Minggu, 17 Juni 2012.

Kualitas ikan koi yang ada di Indonesia juga tak kalah dengan bibit asli dari Jepang. Untuk ukuran 50 cm ke bawah, Indonesia memiliki kualitas yang sama bahkan lebih baik dari Jepang. Namun untuk ikan koi ukuran satu meter, Glenn mengakui Jepang memang jauh lebih unggul. (eh)

Lady Gaga Ditolak, Dubes AS Angkat Bicara

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel angkat bicara terkait penolakan konser Lady Gaga di Jakarta. Menurut dia, masalah ini sedang dibicarakan antara pihak Amerika dan Indonesia.

"Amerika selalu percaya kebebasan ekspresi dan Indonesia juga merasa begitu, dan ini sedang didiskusikan," kata Marciel ketika ditemui di Gedung DPR, Rabu 23 Mei 2012.

Konser Lady Gaga rencananya digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 3 Juni 2012. Namun, sejumlah organisasi masyarakat menentang keras konser tersebut.

Menurut Marciel, AS menyerahkan keputusan kepada masyarakat Indonesia, apakah konser tersebut tetap digelar atau tidak. Meski begitu, dia berharap pemerintah Indonesia mendengarkan pendapat dari warganya secara keseluruhan.

"Kami membiarkan Indonesia memutuskan, tapi kami berharap pendapat dan pandangan warga Indonesia secara keseluruhan didengar, tidak hanya dari kelompok kecil," katanya.

Dalam kesempatan ini,  Marciel juga menanggapi anggapan sekelompok masyarakat yang menyebut Lady Gaga sebagai simbol penyebar paham lesbian dan gay. Menurut dia, simbol apapun yang diusung oleh Lady Gaga adalah simbol dari kebebasan berekspresi.

"Amerika percaya terhadap kebebasan berekspresi dan toleransi. Artis atau seniman itu adalah simbol dari kebebasan berekspresi, dan menurut kami ini hal yang bagus sekali," kata dia.

Oleh karena itu, Marciel juga berharap Indonesia memiliki toleransi dan keterbukaan terhadap masalah ini. "Di pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang mengenai toleransi dan keterbukaan," kata dia.

Marciel juga mengatakan bahwa pihaknya telah membahas masalah ini dengan Mabes Polri. "Jadi betul ada pertemuan (dengan polisi) tapi itu dari pihak keamanan kami yang membahas aspek keamanan, tapi terlepas dari itu kita tidak terlibat dengan polisi mengenai masalah ini," kata dia. (umi)

MUI: Singapura adalah 'Israel' di Asia Tenggara

Perayaan kemerdekaan Israel yang dirayakan secara besar-besaran di Singapura seolah-olah menjelaskan bagaimana posisi penting negara pulau tersebut di Asia Tenggara. Ketua Majelis Ulama Indonesia  Bidang Hubungan Luar Negeri, KH. Muhyidin Junaidi mengatakan, perayaan secara besar-besar kemerdekaan Israel di Singapura menunjukkan posisi penting Israel di kawasan Asia Tenggara.

"Inilah indikasi Singapura sebagai Israel di kawasan  Asia Tenggara," jelas Junaidi kepada ROL, Selasa (1/5). Junaidi mengatakan, Israel hingga saat ini menjadikan negaranya pusat jasa bisnis dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dimana semua sumber kekayaan Asia Tenggara, termasuk Indonesia seolah-olah harus melalui negara kecil tersebut.

Singapura, jelas Junaidi, dinilai Israel sangat strategis untuk mengakomodasi kepentingan beberapa negara besar Islam di kawasan Asia Tenggara. Dimana Malaysia, Indonesia dan Brunei sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Junaidi juga menggangap dari posisi strategis Singapura di antara berbagai negara penduduk Muslim itulah, kepentingan politik dan ekonomi Israel tersalurkan. "Maka wajar walau pun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik tapi tetap saja kepentingan Israel masuk ke Indonesia," ujar Kyai Junaidi.

Sumber : Republika

MUI: Banyak Tokoh Nasional Terindikasi Agen Israel

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Hubungan Luar Negeri, KH. Muhyidin Junaidi menilai, banyak tokoh nasional yang diindikasi menjadi agen Israel di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan Kyai Junaidi terkait dengan 'kepergoknya' beberapa tokoh politik dan pejabat dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ketika perayaan Kemerdekaan Israel ke 64 Kamis pekan lalu.

"Inilah indikasi semakin banyaknya agen terselubung Israel di Indonesia," kata Kyai Junaidi ketika dihubungi  ROL, Selasa (1/5). Lanjut Kyai Junaidi mengatakan memang cukup sulit melihat apakah benar tokoh tersebut hadir kemudian menjadi agen Israel. Namun kehadiran beberapa orang Indonesia di hari kemerdekaan Israel, jelas Kyai Muhyidin, mengindikasikan kedekatan yang erat antara orang tersebut dengan pihak Israel.

Apalagi orang tersebut adalah tokoh politik dan pejabat di KADIN. Ini menurut Kyai Junaidi, menunjukkan bukan hubungan yang sembarangan. "Hubungan ini bukanlah sembarangan," ujarnya. Selain itu, mereka yang 'kepergok' menghadiri acara tersebut, jelas dia, secara tidak langsung mengakui posisi Israel sebagai negara merdeka, ketika penindasan Israel terhadap rakyat Palestina terus dilakukan.

Mereka yang hadir itu, menurut Kyai Junaidi sebagian orang Islam dan mereka itu menjadi orang munafik yang melakukan standar ganda. Kehadiran mereka , jelas dia, telah menciderai perasaan sesama umat Islam di Tanah Air. Dimana sebagian besar masyarakat muslim dunia dan di Indonesia mengecam keras keberadaan negara penjajah Israel yang menganeksasi wilayah Palestina.

Pada perayaan kemerdekaan Israel ke 64, Kamis (25/4) pekan lalu, beberapa tokoh politik dan pejabat KADIN tampak hadir di gedung School of the Arts, Singapura. Salah satu tokoh politik yang hadir adalah mantan Politisi dari Partai Golkar, Ferry Mursdian Baldan.

Ferry mengakui bahwa dirinya bersama istri memang menghadiri acara Peringatan Hari Kemerdekaan Israel. Menurut dia, ia hanya sebatas memenuhi undangan. Mantan anggota DPR RI itu menyatakan dirinya terbiasa membuka hubungan komunikasi dengan siapa pun termasuk dengan Israel. "Itu undangan pribadi yang dikirim resmi oleh dubes Israel. Dan itu buat saya lumrah," ujar Ferry.

Sumber : Republika

Pakar: "Bonus Demografi" Jadi Peluang dan Ancaman

Semarang (ANTARA) - Pakar pendidikan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP PGRI Semarang Muhdi menilai bonus demografi berupa populasi usia produktif yang dimiliki Indonesia menjadi peluang sekaligus ancaman.

"Bonus demografi itu yang mendasari tema mencetak generasi emas pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, karena populasi usia produktif Indonesia saat ini memang besar," katanya di Semarang, Rabu.

Muhdi yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang itu mengakui besarnya populasi penduduk usia produktif yang dimiliki Indonesia memang menjadi peluang dalam mencetak generasi emas, dan mendorong mencapai "Indonesia emas".

Persoalannya, kata dia, jika populasi usia produktif itu tidak dikelola dengan baik, maka bisa menjadi ancaman bagi Indonesia ke depannya, dan kata kunci untuk mencetak generasi emas sebenarnya bergantung pendidikan.

Ia menjelaskan proses pendidikan di Indonesia saat ini masih memiliki kekurangan pada beberapa aspek, terutama kesenjangan pendidikan antardaerah, akses pendidikan yang terjangkau semua masyarakat, dan kualitas guru.

"Kesenjangan pendidikan terjadi hampir di semuanya, mulai daerah pinggiran dengan tengah kota, apalagi antardaerah di Indonesia. Ukuran kesenjangan ini dengan mudah dilihat dari pemenuhan standar nasional pendidikan," katanya.

Akses pendidikan, kata Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah itu, tidak hanya terbatas akses mendapatkan pendidikan, namun bagaimana mereka yang sudah mengakses pendidikan mampu mengakses sarana pendidikan secara optimal.

"Contoh kecilnya, buku. Akses siswa terhadap buku pelajaran sangat penting. Pemerintah memang sudah mengupayakan, sampai dengan pengadaan buku elektronik (e-book). Namun, apakah semua daerah sudah bisa mengaksesnya," katanya.

Setelah itu, kata dia, kualitas guru yang selama ini memang belum cukup menggembirakan, mulai dari jenjang pendidikan hingga kompetensinya, padahal keberadaan guru untuk mencetak generasi emas sangatlah penting.

Menurut dia, pemerintah harus mampu memetakan dan memenuhi setidaknya tiga aspek tersebut, yakni mengatasi kesenjangan pendidikan antardaerah, menjamin akses pendidikan untuk seluruh masyarakat, dan meningkatkan kualitas guru.

"Ini memang membutuhkan langkah masif, sistemik, dan ekstra. Namun, harus dilakukan untuk mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang. Kalau tidak, `bonus demografi` itu justru menjadi ancaman di masa datang," katanya.

Selain itu, ia mengatakan proses pendidikan yang sekarang ini cenderung berupaya mencetak anak didik yang cerdas secara intelektual, sebaiknya diimbangi dengan mencetak anak didik cerdas emosional, mental, dan karakter.

"Untuk menghasilkan generasi emas, tidak cukup mengandalkan mereka yang hanya cerdas secara intelektual, namun kecerdasan secara emosional, mental, dan karakter juga sangat diperlukan," kata Muhdi.(ar)

Antara Seks, Politik, dan Kekuasaan

Mana yang lebih memalukan dan berakibat fatal di politik? Korupsi atau ketika tingkah tidak senonoh politisi tersebar ke masyarakat? Di Indonesia, mungkin jawabannya adalah ketika adegan seks atau tidak senonohnya tersebar.

Wa Ode Nurhayati masih menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional meski ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Partai Demokrat juga masih mempertahankan Angelina Sondakh di DPR meski Putri Indonesia 2001 itu ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, Arifinto, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, segera mundur dari DPR ”hanya” karena kepergok membuka situs porno saat Rapat Paripurna DPR, April 2011. Yahya Zaini, politisi dari Fraksi Partai Golkar, juga mundur dari DPR karena video tidak senonoh antara dia dan seorang penyanyi tersebar di masyarakat. Max Moein, dari PDI-P, pada 2008 juga diberhentikan sebagai anggota DPR karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anggota stafnya.

Kini, skandal serupa muncul lagi lewat beredarnya gambar dan video adegan tidak senonoh yang diduga melibatkan anggota DPR berinisial KMN. Kasus ini memang masih berjalan. Namun, jika melihat kasus-kasus sejenis sebelumnya, penyelesaiannya dapat diperkirakan.

Namun, skandal seks dalam politik tidak hanya terjadi di Indonesia. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada 1998 pernah direpotkan oleh skandal akibat hubungannya dengan staf Gedung Putih, Monica Lewinski. Sementara itu, meski menyangkal, (mantan) Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi juga pernah dituding melakukan hubungan seks dengan perempuan di bawah umur.

Akhirnya, seks memang menjadi (salah satu) senjata paling ampuh untuk menghancurkan seseorang di politik. Namun, seks juga dapat menjadi senjata efektif untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan politik.

Cleopatra yang lahir tahun 69-an sebelum Masehi dikenang sebagai sosok yang menggunakan seks dan kecantikannya untuk memenangi pertarungan politik. Agar tidak terbuang dari lingkaran elite Istana Mesir, dia menikah dengan Ptolemeus XIII, saudaranya. Untuk mengatasi kudeta yang dirancang pendukung saudaranya, dia bersekutu dan menikah dengan Kaisar Romawi Julius Caesar, lalu Mark Antony

Mengutip Michel Foucault, filsuf Perancis, kekuasaan dan seksualitas memang saling mengintervensi. Seksualitas menjadi wacana publik. Bagaimana seksualitas diwacanakan adalah ungkapan dari kekuasaan. Ini terlihat, misalnya, ketika kekuasaan berusaha mempelajari dan mengintervensi pembicaraan tentang seks demi pengaturan pertumbuhan penduduk.

Hendrawan Supratikno, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, menuturkan, tanpa memiliki ”rem” yang kuat, anggota DPR akan mudah terjebak dan hancur oleh masalah seks. ”Kekuasaan membuat anggota DPR dapat menikmati segala sesuatu secara berlebihan. Namun, jika ’pedal gas’ terus diinjak untuk menikmatinya tanpa kontrol, kehancuran akan datang sewaktu-waktu, tanpa diduga, dan mungkin terlihat konyol. Misalnya lewat skandal seks,” katanya. (M Hernowo) 

Sumber : Kompas.com

Hidupkan Pentas Kesenian di Situs Sejarah

Pemerintah daerah hendaknya kembali menghidupkan pentas pertunjukan di lokasi situs bersejarah, seperti candi. Upaya ini diyakini akan berdampak positif mendorong peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dan merekatkan kembali hubungan masyarakat sekitar dengan situs-situs tersebut.

Demikian dituturkan oleh Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sulistyo Tirtokusumo, saat ditemui di sela pentas menari 24 jam di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (28/4/2012).

Pemerintah pusat, menurut Sulistyo, sangat mendukung pentas-pentas seni di lokasi situs. Selain di Candi Prambanan dan Candi Sukuh, tahun ini pentas seni juga akan digelar di situs-situs Majapahit dan Trowulan, Jawa Timur.

Korupsi di DPR Makin Ganas

Praktik korupsi di lembaga legislatif saat ini ditengarai semakin ganas. Politisi instan juga semakin banyak. Perbaikan partai politik, terutama terkait transparansi keuangan partai dan pengukuran kinerja kadernya, menjadi jalan utama memperbaiki kondisi Dewan Perwakilan Rakyat.

Kondisi itu mengemuka dalam diskusi tentang DPR yang terbelit korupsi di Redaksi Kompas, Jakarta, Selasa (28/2/2012). Diskusi dipandu Teten Masduki dari Transparency International Indonesia. Narasumber yang tampil adalah Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, Haryatmoko (ahli etika dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta), Akhiar Salmi (ahli hukum pidana korupsi dari Universitas Indonesia, Jakarta), Sebastian Salang (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), dan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, Eva Kusuma Sundari.

Narasumber dan pemandu sepakat, perilaku koruptif yang ganas di DPR itu terungkap jelas di media massa, dengan banyaknya anggota Dewan yang terjerat kasus korupsi. Semakin banyak dan beragam pula kasus korupsi yang terungkap di DPR.

Becermin dari kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Teten menilai, korupsi di DPR sudah amat memprihatinkan. Dari kasus itu terlihat, anggota DPR ikut mengatur pelaksanaan proyek di kementerian atau lembaga dan kemudian mendapatkan uang dari kegiatan itu.

Korupsi di DPR, kata Sebastian, sekarang dilakukan dengan memborong berbagai proyek di APBN. Sejumlah calo memberikan uang kepada pejabat di kementerian atau lembaga untuk mendapatkan sejumlah proyek. Uang itu juga diberikan kepada sejumlah anggota DPR agar mereka menyetujui sejumlah proyek. Dalam kondisi ini, lelang hanya menjadi formalitas.(ANA/NWO/FAJ/TRA)

Lebih lengkap baca di Harian Kompas edisi Rabu (29/2/2012).

Sumber data: Litbang Kompas/BIP/UMI, disarikan dari pemberitaan Kompas.