JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang
pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Istana Kepresidenan,
Jakarta, hari ini.
Pertemuan Jokowi dengan PP Pemuda Muhammadiyah membahas berbagai hal, termasuk konflik dan kebisingan politik belakangan ini.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai kebisingan politik yang terjadi belakangan ini dipicu perilaku Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus penistaan agama.
Dahnil mengakui telah mengungkapkan pendapatnya itu di hadapan Presiden. "Salah satu penyebab kebisingan politik itu adalah Pak Ahok, saya bilang Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Dahnil seusai bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Selain kasus dugaan penistaan agama, kata dia, pengaktifan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI juga menimbulkan kebisingan politik. Terlepas dari argumentasi hukum dan perdebatan di tengah masyarakat, Dahnil menyarankan Jokowi untuk menonaktifkan Ahok.
"Kami sampaikan begitu tadi kepada Pak jokowi. Jadi untuk mengurangi kebisingan politik yang tidak produktif tadi, saya meminta kepada Pak Jokowi segera mungkin menonaktifkan Pak Ahok," tuturnya.
Dahnil mengungkapkan, Jokowi mengatakan akan mengambil tindakan setelah ada pendapat hukum Mahkamah Agung (MA) dan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dia mengatakan, Jokowi menegaskan pendapat dan putusan hukum kedua lembaga itu perlu untuk menyudahi perdebatan tentang jabatan Ahok. "Kalau ada fatwa MA yang menyatakan (Ahok) harus dicabut atau dinonaktifkan maka beliau (Jokowi) ikuti," katanya.
Pertemuan Jokowi dengan PP Pemuda Muhammadiyah membahas berbagai hal, termasuk konflik dan kebisingan politik belakangan ini.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai kebisingan politik yang terjadi belakangan ini dipicu perilaku Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus penistaan agama.
Dahnil mengakui telah mengungkapkan pendapatnya itu di hadapan Presiden. "Salah satu penyebab kebisingan politik itu adalah Pak Ahok, saya bilang Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Dahnil seusai bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Selain kasus dugaan penistaan agama, kata dia, pengaktifan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI juga menimbulkan kebisingan politik. Terlepas dari argumentasi hukum dan perdebatan di tengah masyarakat, Dahnil menyarankan Jokowi untuk menonaktifkan Ahok.
"Kami sampaikan begitu tadi kepada Pak jokowi. Jadi untuk mengurangi kebisingan politik yang tidak produktif tadi, saya meminta kepada Pak Jokowi segera mungkin menonaktifkan Pak Ahok," tuturnya.
Dahnil mengungkapkan, Jokowi mengatakan akan mengambil tindakan setelah ada pendapat hukum Mahkamah Agung (MA) dan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dia mengatakan, Jokowi menegaskan pendapat dan putusan hukum kedua lembaga itu perlu untuk menyudahi perdebatan tentang jabatan Ahok. "Kalau ada fatwa MA yang menyatakan (Ahok) harus dicabut atau dinonaktifkan maka beliau (Jokowi) ikuti," katanya.
Rakhmatulloh - Sindonews
0 comments:
Post a Comment
Please comment and your comments are very useful for the development of this blog. Do not forget to comment ethics, and do not waste time trying to spam. Thank You!